| Nama | : | Dr. Ir. Putut Marhayudi, M.M., MBA., CCMs |
| Tema Materi | : | New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform while Transform” |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Tantangan penyelenggaraan jasa konstruksi pada era new Normal atau era transisi ini, bukan lagi sebatas pada transform atau merubah paradigma. Karena “berubah” sudah menjadi “keharusan”
Tapi tantangan penyelenggaraannya lebih fokus kearah bagaimana menghasilkan produk yang berkualitas, bekerja dengan baik utk menghasilkan kinerja yg maksimal ketika kita melakukan perubahan dalam masa transisi ini. |
| Hasil Voting | : | 10065 |
| Nama | : | Mery Natacha Panjaitan, ST., MT |
| Tema Materi | : | Strategi BUMN Menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana kepemilikan sahamnya baik mayoritas maupun minoritas dimiliki oleh Negara., memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik serta juga dituntut untuk memperoleh keuntungan/laba usaha (profitable). Dalam pelaksanaan fungsinya BUMN tidak lepas dari kegiatan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa. BUMN juga memiliki kewajiban kontrol terhadap pengelolaan bisnis dan Anak Usaha yang dimiliki oleh BUMN, sehingga menjadi alasan yang sangat kuat bagi BUMN untuk menemukenali strategi penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat menjamin prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa tercapai. Tercapainya tujuan fungsi BUMN tidak luput dari ketepatan pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Sinergisitas dan keberlanjutan usaha sangat dipengaruhi oleh pengelolaan Penyedia Barang/Jasa. Sehingga, e-Procurement Daftar Rekanan Jasa Marga (DRJM) dapat menjadi salah satu strategi/solusi agar pemilihan calon Penyedia Barang/Jasa tepat sasaran, tepat fungsi dan tepat kualitas. |
| Hasil Voting | : | 4833 |
| Nama | : | Yori Feriyandi, S.IP, SKM, M.Si |
| Tema Materi | : | Pelaku Pengadaan : Konsep Pengenalan Sederhana Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Bagi CPNS |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pelaku pengadaan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebaiknya harus diketahui oleh setiap CPNS sebagai bekal untuk melaksanakan pengelolaan Perencanaan dan Penganggaran di K/L/PD, terutama CPNS di provinsi termuda saat ini. |
| Hasil Voting | : | 3900 |
| Nama | : | Drs. H. EDI USMAN, S.T., M.T. AU (MP & TBG) |
| Tema Materi | : | "Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak" |
| Deskripsi Singkat Materi | : | “Pemberian Kesempatan” dan “Perpanjangan Waktu” pelaksanaan KONTRAK kepada Penyadia Barang/Jasa (PENYEDIA) pada pelaksanaan pekerjaan yang melewati tahun anggaran “merupakan konteks dan perlakuan yang berbeda" (Pemberian Kesempatan dikenakan Denda Keterlambatan karena disebabkan oleh Kelalaian PENYEDIA (Wanprestasi), sedangkan Perpanjangan Waktu tidak dikenakan Denda Keterlambatan yang diberikan karena "Perubahan/Penambahan Ruang Lingkup dan/atau Keadaan Kahar dan/atau Peristiwa Kompensasi". Perlu dibahas secara TUNTAS agar Para Pihak termasuk Auditor dan Aparat Penegak Hukum TIDAK GAGAL PAHAM terhadap Masalah ini, pada tahun anggaran 2019 ada beberapa Kejadian/Permasalahan yang meminta PENDAPAT Saya, antara lain: Pekerjaan Stadium Utama Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Kantor Balai Besar POM Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan RSUD Pameungpeuk Provinsi Jawa Barat, dll. "Salam KONTRAK PENGADAAN INDONESIA, SDM UNGGUL-INDONESIA MAJU". |
| Hasil Voting | : | 3769 |
| Nama | : | SURACHMAN. ST.MT |
| Tema Materi | : | Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Total Quality Assurance dalam Era Industri 5.0 |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Untuk mendapatkan barang, jasa atau pekerjaan dari sumber eksternal. Hal ini akan menguntungkan jika yang diperoleh adalah barang, jasa atau pekerjaan yang tepat dan dibeli dengan biaya yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembeli dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, waktu, dan lokasi. Perusahaan dan badan-badan publik sering mendefinisikan proses dimaksudkan untuk mempromosikan kompetisi yang adil dan terbuka untuk bisnis dan meminimalkan terjadinya kegagalan kualitas produk yang dibeli termasuk sistem managemen baik Dalam setiap aspek Business bagian pengadaan barang dan jasa dapat menghemat atau memboroskan. Ini merupakan satu-satunya cara yang diperlukan melalui proses Procurement Management untuk memperoleh barang dan jasa yang bermutu tinggi Selanjutnya, proses procurement management merupakan tehnik dimana barang yang dibeli dari pemasok eksternal. Proses Procurement Management meliputi pengelolaan pemesanan, penerimaan, review dan persetujuan barang-barang dari pemasok. Hal ini juga menentukan bagaimana hubungan pemasok akan dicapai untuk memastikan tingkat layanan yang diterima. Utuk merealisasikan proses procurement secara efektif dan efisien Pemimpin tim Kerja termasuk Manager & Junior manager , dalam melakukan guarantee produk dan jasa yang bermutu sesuai dengan standar yang diaepakati Pengadaan dalah ujung tombak di lini depan organisasi yang dipercaya untuk merealisasikan rencana pembelian dengan mendayagunakan semua sumber daya bahan baku, waktu, anggaran, dan tenaga kerja. Namun kenyataan yang terjadi sering kali harapan user tidak terpenuhi disebakan oleh beberapa faktor yaitu : 1. Tidak semua Manager dan Junior Manager memulai karir dari Procurement, maka perlu dibekali dasar-dasar Procurement 2. Kurang detailnya penjelasan mutu kepada Supplier terhadap barang yang akan dibutuhkan user sehingga berdampak pada kesalahan yang berdampak pada kerugian perusahaan karena produk dan jasa yang tidak sesuai 3. Lemah dalam melakukan negosisasi kepada supplier ketika menghadapi kendala dalam pemesanan barang sesuai kaidah Quality Management Sytem 4. Kurang memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan user untuk meningkatkan pelayanan Sesau 5T tepat kualitas .tepat jumlah . Tepat waktu. Tepat harga .Tepat sumber 5. Kurangnya kemampuan untuk menanyakan material barang yang dipesan sampai detail hingga sesuai dengan spesifikasi yang user inginkann 6. Kurangnya kemampuan melaksanakan kegiatan untuk mampu menyelamatkan pemborosan dalam proses birokrasi dengan pendekatan industri 5.0 |
| Hasil Voting | : | 3535 |
| Nama | : | Nova Zanda, SE., MM |
| Tema Materi | : | Perijinan Terintegrasi (OSS) Pada Pengadaan Barang Jasa |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, proses penerbitan ijin usaha dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pelaku usaha baru maupun yang sudah beroperasi wajib melakukan pendaftaran dan memperbarui ijin usaha melalui sistem tersebut. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan keluaran dari OSS setelah para pelaku usaha melakukan pendaftaran. Pada pemenuhan syarat kualifikasi masih ada pemahaman bahwa NIB sama dengan ijin usaha padahal setelah NIB terbit pelaku usaha wajib memenuhi komitmen (persyaratan) untuk menerbitkan ijin usaha, ijin operasional dan atau ijin komersial. |
| Hasil Voting | : | 3457 |
| Nama | : | Deby Sandra.,S.Kom.,MM.,CCMs |
| Tema Materi | : | Strategy UMKM bertahan di New Normal bersama BeLA Pengadaan |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pelaku usaha Kecil di Indonesia sekitar 44 % , dinama usaha kecil merupakan masyarakat Indonesia yang mendapat dampak yang nyata dengan adanya wabah dan pademi. Aplikasi e-Pengadaan Langsung dan A-BeLa merupakan implemetasi kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional sejalan dengan salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada perpres 16 tahun 2018 yaitu Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, usaha kecil dan Usaha Menengah. Maju UMKM , maju Indonesia |
| Hasil Voting | : | 3440 |
| Nama | : | IRWAN KURNIAWAN, ST,MT |
| Tema Materi | : | PENGENDALIAN MUTU KONTRAK KONSTRUKSI |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Sasaran Kontrak Konstruksi adalah Biaya Murah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, dan berfungsi dengan baik (BMW). Indikator Keberhasilan kontrak Konstruksi apabila perubahan (varians) yang terjadi masih bisa dikendalikan oleh organisasi proyek. Kuncinya terletak pada teknik dan keahlian mengatur lini waktu (time line) dilengkapi dengan titik kritis pengendalian (Critical point). Faktor utama adalah mendetailkan Struktur Rincian Kerja (SRK/WBS) dengan memperhatikan Sumber daya (resources) yang ada (eksisting). |
| Hasil Voting | : | 3439 |
| Nama | : | Mustofa Kamal, SE,MSAK,CFrA,CCMs |
| Tema Materi | : | lindungi pelaku pengadaan dengan implementasi manajemen risiko fraud pengadaan dan sinergi dengan APIP |
| Deskripsi Singkat Materi | : | fraud pengadaan berupa korupsi masih menduduki peringkat kedua di statistik tipikor KPK para pelaku pengadaan masih banyak yang belum paham manfaat dan urgensi manajemen risiko (termasuk risiko fraud) pada capaian value for money pengadaan secara kredibel dan akuntabel kondisi tersebut sangat sulit teratasi jika pihak yang berpengaruh (PA/KPA) di ekosistem pengadaan tidak mampu mengimplementasi celah inovasi berbasis regulasi. PA/KPA harus mampu melindungi secara sistemik para pelaku pengadaan agar pengadaan mencapai VFM secara kredibel, akuntabel dan anti fraud. |
| Hasil Voting | : | 3436 |
| Nama | : | Ir. Khairul Rizal MBA, Cert SCM (ITC),CPst. |
| Tema Materi | : | MEMAHAMI FILOSOFI DAN HAKEKAT PENGADAAN ..MARI BELAJAR ILMU PENGADAAN |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Biaya yang dikeluarkan oleh berbagai type organisaai seperti pemerintah, profit dan non profit organization dapat dibagi menjadi 3(tiga) bagian yaitu : 1. Biaya karena kewajiban internal organisasi kepada karyawan/sdm yang bekerja berupa gaji, tunjangan ,perjalanan dinas dll..bagian ini ditangani oleh propesioanl berlatang belakang ilmu manajemen sumber daya manusia..ada sekolah dan ilmunya ilmu manajemen SDM (ada S1,S2 dan S3nya) 2. Biaya yang dikeluarkan karena kewajiban external organisasi seperti biaya pajak, asuransi,hibah,bantuan dll yang dikeuarkan dan dikontroal oleh profesiona; yang berlatar belakang keuangan ada lmunya ilmu manajemen keuangan (ada S1,S2 dan S3nya) 3, Biaya pengadaan barang dan jasa dikontrol oleh profesioanal pengadaan barang dan jasa..saat ini dikontrol oleh profesioanl yang menguasai pedoman pengadaaan barang/jasam issal perpres 16/2018..buat pengadaan pemerntra bukan profesional pengadan barang dan jasa yang mengasai ilmu pengadaan (karena belum ada s1,s2 dan s3nya) Padahal Nilai pengadaan barang/jasa suatu organisasi dapat berkisar antra 45 s.d 83% dar nilai yang dikeluarkan organisasi ..sangat dominan dari kedua pos nilai SDM dan kewajiban ekternal diatas 4. Mengingat besar dan pentingnya nilai pengadaan ini sebelum kita membuat pedoman pelaksaann pengadaan suatu organisasi kita perlu memahami ilmu hakekat pengadaan terlebihh dahulu Mari kita sama-sama belajartentang filosofi atau hakekat pengadaan yang berdasarkan ilmu best practices international.. selamat mengikuti kelas/bahasanya nanti… |
| Hasil Voting | : | 3436 |
| Nama | : | Nur Aliuddin, S.Sos, CCMs |
| Tema Materi | : | Konflik Kepentingan Menguji Profesionalitas Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Konflik Kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) dalam mengemban tugasnya. Hal ini dapat berimplikasi pada penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi tidak efektif dan efisien bahkan tidak tertutup kemungkinan membuka potensi pelanggaran terhadap perundang-undangan. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi : - Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan; - Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan; - Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan, dll; : Sumber penyebab konflik kepentingan antara lain : - Kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan; - Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; - Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya dll; ( sumber : PANDUAN PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA KPK RI ) Peningkatan kapasitas dan keahlian PPK masih menjadi perhatian serius untuk mendorong terwujudnya pengadan barang dan jasa yang berkualitas dan taat hukum. PPK dituntut untuk terus berbenah, meningkatkan profesionalsime, memahami tugas dan fungsi dasar, serta menguasai semua regulasi dan mampu menyerap pesan penting yang tertuang didalamnya. prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa: efektif, efisien, bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif, akuntanbel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain merupakan bagian dari komitmen good government yang tidak bias ditawarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tujuannya agar pengadaan barang dan jasa dapat berkualitas dan berdampak positif pada peningkatan pelayanan publik. Agar ini terwujud, PPK harus profesional dan memahami dengan baik regulasinya.. Sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme PPK. |
| Hasil Voting | : | 3234 |
| Nama | : | TAKDIR ALI MAHMUD, S.ST., M.Si |
| Tema Materi | : | hoax... Sulitnya Memenangkan Tender Pemerintah di Daerah |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Banyak Sekali tudingan miring kepada Pemerintah Daerah khususnya UKPBJ tentang sulitnya memenangkan tender pemerintah, dan banyak juga penyedia jasa mulai merasa jenuh mengikuti tender pengadaan barang/ jasa pemerintah, dikarenakan tidak pernah ditunjuk sebagai pemenang tender…he...he... …Selalu dan Selalu saja ditemukan kekurangan berkas dokumen dalam memenuhi persyaratan dokumen tender yang telah ditetapkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan… Dari segi penyedia beranggapan bahwa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi persyaratan tersebut… dan pada akhirnya perusahaan anda dinyatakan gugur…? Dari kegagalan diatas maka kita dapat belajar strategi pengadaan barang/jasa agar ditunjuk sebagai pemenang tender pemerintah. |
| Hasil Voting | : | 2699 |
| Nama | : | Mutiara Ramadhani Kusumadewi |
| Tema Materi | : | Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Seringnya ada kesalahpahaman dalam mengartikan swakelola di dalam pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan melalui penyedia atau dilakukan dengan swakelola, atau gabungan keduanya yaitu di dalam penyelenggaraan swakelola dapat menggunakan penyedia. Oleh karena itu perlu nya memahami filosofis Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| Hasil Voting | : | 2319 |
| Nama | : | EDI SAPUTRA P, S.Kom |
| Tema Materi | : | PBJ, Antara Integritas dan Beban Pilkada |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Materi ini, mengurai strategi membangun budaya pengadaan yang bersih dan bagaimana menghindari intervensi dalam pengadaan barang jasa. |
| Hasil Voting | : | 2303 |
| Nama | : | Siti Aisyah Mun'im, S.Sos |
| Tema Materi | : | Transaksi cepat, laporan tepat, keuangan selamat melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah) |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) adalah sistem elektronik yang dapat digunakan satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara daring. SIPLah lahir atas kekosongan regulasi, Satuan Pendidikan tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintad sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 sehingga memberi celah auditor dan/atau APH dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa di sekolah. Postur anggaran pendidikan yang terus meningkat sesuai amanat konstitusi sehingga pengaturan tata kelola keuangan merupakan inisiatif penting dan diharapkan juga meningkatkan kualitas pendidikan agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Tren perkembangan pelaporan dana BOS Online hingga tahun 2018 tidak pernah sampai 65% bahkan cenderung menurun. Sebagaimana amanat Presiden dalam HUT PGRI Tahun 2017 bahwa “guru harus lebih banyak bersama siswa, sehingga guru jangan didibebani tugas-tugas administrasi. Administrasi jangan lagi ruwet-ruwet, jangan lagi mbulet-mbulet. Semua harus dapat disederhanakan”. Tujuan utama dibuatnya SIPLah ini juga untuk mendorong toko-toko berskala kecil sampai dengan menengah yang berlokasi di sekitar sekolah untuk dapat Go Online. SIPLah mendorong toko-toko yang sudah menjadi langganan sekolah untuk mendaftar. Karena kedepannya sekolah-sekolah akan diwajibkan melakukan pembelanjaan pengadaan secara daring (online). |
| Hasil Voting | : | 2064 |
| Nama | : | Iksan M. Saleh, SE., M.Si., CCMs |
| Tema Materi | : | Mitigasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa : Kesalahan Vs Keserakahan |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha nasional. Dalam pengadaan dibutuhkan pengelola pengadaan yang “kuat”. Pengelola pengadaan sering berhadapan dengan risiko dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, tindak pidana dalam pengadaan barang/jasa tidak boleh dilakukan pengelola pengadaan. Jika karena satu dan hal lain yang menyebabkan pengelola pengadaan harus berhadapan dengan hukum di pengadilan, maka pengadilan harus dapat mengungkapkan dan membuktikan terjadinya perbuatan-perbuatan pidana, bukan hanya sekedar kesalahan administrasi belaka. “#Carilah keserakahannya bukan kesalahannya”. Tagar ini rasanya cocok untuk digaungkan oleh pengelola pengadaan atau pelaku pengadaan. Bukan sekedar adanya suatu kesalahan prosedur dan kerugian negara. Bila hanya sekedar adanya suatu kesalahan prosedur dan kerugian negara maka segera dilakukan upaya pemulihan/penagihan kerugian negara. Untuk itu, kesalahan harus dicegah agar tidak terjadi kerugian negara. Bagaimana mencegahnya? |
| Hasil Voting | : | 2059 |
| Nama | : | Ade Kristianto, ST., M.AP. CCMs |
| Tema Materi | : | Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan TRANFORMASINYA di Era SOCIETY 5.0 |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pengadaan barang/jasa pemerintah mungkin tidak terlalu dikenal oleh generasi milenial dan dijauhi oleh pelaku UMKM dan industri kreatif dari generasi ini. Apabila kita membicarakan pengadaaan barang/jasa pemerintah atau sering di singkat PBJ, yang terlintas dipikiran generasi milenial pastilah kasus korupsi dan suap. Pemerintah melalui LKPP terus melakukan transformasi pengadaan untuk menghapus hal tersebut. Serta melakukan berbagai pembaharuan agar sesuai perkembangan jaman. Salah satunya adalah melalui pengembangan e-market place dalam meningkatkan peran serta UMKM dan industri kreatif menyambut era Society 5.0 yang akan terdiri dari milenial muda. Generasi milenial ini mementingkan kemudahan dan kepraktisan dalam pekerjaan dalam beraktifitas. Salah satunya adalah berbelanja yang ringkas, murah dan tepat dengan memanfaatkan e-market place. Mereka benar-benar imgin menikmati kehidupan dengan dan merasa nyaman tanpa kesulitan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Selain itu adalah kebijakan personil pengadaan di UKPBJ wajib dijabat oleh Jabfung PBJ. Hal ini meningkatkan kebutuhan rekruitmen SDM PBJ karena adanya jabatan baru ini melalui penerimaan CPNS.
Oleh sebab itu, saya melalui materi ini saya harapkan dapat mengenalkan dan menghapus stigma negatif PBJ ke generasi milenial. Sehingga menarik minat mereka terlibat dalam PBJ sebagai pelaku UMKM dan industri kreatif yang mengisi e-market place dan ataupun calon pengelola PBJ dengan mengikuti tes CPNS. Materi ini tidak hanya untuk generasi milenial tetapi juga saya harapkan bermanfaat untuk masyarakat luas. |
| Hasil Voting | : | 2056 |
| Nama | : | ARIF RACHMAN, ST.MT.MM |
| Tema Materi | : | Menuju SDM PBJ Unggul melalui Pembelajaran Yang Modern, Terpadu, Terkini dan Berkelanjutan |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Keunggulan suatu bangsa trendnya terletak kepada keunggulan intagible asset, dimana elemen utamanya adalah SDM yang unggul. Dilain sisi sifat usaha Pengadaan Barang Jasa adalah usaha intermediasi (menghubungkan antara pengguna dengan penyedia jasa), sama seperti usaha perantara lainnya seperti perbankan (menghubungkan antara penabung dengan peminjam). Usaha perantara seperti ini, akan lebih awal dan lebih cepat berubahnya, baik proses maupun model bisnisnya, karena pengaruh Teknologi Informasi. Dan hal ini, memberi pengaruh yang relatif lebih cepat dalam perubahan pengaturan dan praktek di pengadaan barang jasanya. Akan menjadi tantangan bagaimana menyediakan SDM PBJ yg kompetensinya cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut, dengan jumlah yang SDM PBJ yang banyak (dari sabang sampai merauke), bergerak secara bersamaan dan dalam waktu yang cepat untuk levelling kompetensinya dengan ilmu dan pengaturan PBJ yang terkini, sehingga handal menangani tugas tugas di PBJ Pemerintah. Dengan hasil yang diharapkan yaitu pemahaman dan cara praktek yang sama dengan penguasan ilmu PBJ terkini, baik untuk Pelaku PBJ maupun para pemangku kepentingan lainnya, maka diharapkan dapat mendekatkan tujuan pengadaan dan mengurangi permasalahan di PBJ. |
| Hasil Voting | : | 2000 |
| Nama | : | Ir. Yuni Arfah, CCMs., CRA |
| Tema Materi | : | Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada fungsi Pengadaan di Jasa Marga |
| Deskripsi Singkat Materi | : | ISO 37001:2016 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2016 adalah sistem manajemen anti penyuapan yang bersifat standar internasional. Sistem ini dirancang untuk membantu Organisasi dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan maupun menyelesaikan kasus-kasus penyuapan. Pada awal tahun 2020 Kementrian BUMN menerbitkan surat Menteri BUMN Nomor : S-35/MBU/02/2020 sebagai Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Berdasarkan data KPK tahun 2004 s.d. 2019, Pengadaan Barang & Jasa menempati urutan kedua jenis perkara tindak korupsi setelah kasus penyuapan itu sendiri. Sehingga fungsi Pengadaan dalam suatu Organisasi sangat rentan dengan kasus-kasus penyuapan dan tindak Pidana Korupsi. dalam suatu organisasi adalah . Manfaat Penerapan SMAP di BUMN adalah : Meningkatkan Kredibilitas dan Nilai Perusahaan, Memitigasi Risiko Pertanggungjawaban Pidana Korupsi dan Menjaga Keberlangsungan Perusahaan Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai salah satu BUMN berkomitmen untuk melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dalam pembahasan kali ini lebih dibatasi pada Fungsi Pengadaan. |
| Hasil Voting | : | 1949 |
| Nama | : | SUKRI, ST.,MM |
| Tema Materi | : | UKPBJ DALAM PERSIMPANGAN JALAN: "TENDER TANPA INTERVENSI DAN CACAT INTEGRITAS" |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Keberadaan UKPBJ di Daerah adalah pintu gerbang terakhir dalam mencari penyedia jasa. Mengetahui hal ini maka siapapun yang memiliki cacat integritas yang akan meluluskan penyedia jasa tertentu maka mau tidak mau, dari manapun, kapanpun, siapapun harus memegang UKPBJ untuk memuluskan renana itu (intervensi). Disisi lain, apakah UKPBJ mampu bertahan dari gempuran itu (menjaga integritas) atau tergerus dalam permainan itu (cacat integritas). Dari 2 (dua) sisi ini maka UKPBJ dalam persimpangan jalan. |
| Hasil Voting | : | 1941 |
| Nama | : | Ir. Pudji Setyawan Subyantoro |
| Tema Materi | : | Strategic SCM,Procurement 4.0 & Vendor Development Program for Indonesian Companies |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Strategic Supply Chain Management (SCM), Procurement 4.0 & Vendor Development Program untuk kemajuan Perusahaan-perusahaan lokal Indonesia perlu diimplementasikan pada Kegiatan Usaha Hulu-Migas di Indonesia agar lebih cepat, efisien, efektif & untuk meningkatkan kemampuan Kapasitas Nasional Indonesia dalam rangka ikut serta membangun dan berpartisipasi aktif pada Kegiatan Usaha Hulu-Migas Nasional maupun International tentunya dengan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah NKRI. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemasukan Anggaran Negara terbesar masih diperoleh dari Kegiatan Usaha Migas & juga berdasarkan data yang ada belanja pengadaan barang & jasa pada kegiatan Usaha Hulu Migas cukup besar rata-rata pertahun adalah +/-US$ 12 milyar, apabila Strategic SCM, Procurement 4.0 dapat kita laksanakan maka menurut best-practice pada Kegiatan Usaha National Oil & Gas Company di negara tetangga kita, maka NKRI akan mendapatkan Cost Saving antara 15%-20% dari total belanja barang & jasa pada Kegiatan usaha Hulu-Migas per tahun atau cost saving sebesar +/- US$ 2 Milyar/tahun dan apabila disaat bersamaan kita juga dapat melaksanakan Vendor Development Program untuk Perusahaan BUMN & Perusahaan-Perusahaan lokal Indonesia maka dapat meningkatkan Kemampuan Kapasitas Nasional NKRI dengan lebih cepat yang pada akhirnya Perusahaan Penunjang Migas Indonesia akan bisa juga beroperasi dan berkiprah di dunia Migas International. |
| Hasil Voting | : | 1663 |
| Nama | : | Heldi Yudiyatna |
| Tema Materi | : | Proses Penayangan Penyedia dan Perbedaan Tender untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik dengan N |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Banyak yang bertanya kok lama sekali proses pemilihan penyedia untuk naik ke dalam katalog elektronik? Sebenarnya apa beda nya antara Tender biasa dengan tender untuk Pemilihan penyedia untuk katalog elektronik? Pertanyaan ini walau sederhana namun banyak yang belum mengetahui apa perbedaannya, sehingga banyak pertanyaan terkait hal ini mengingat proses pengadaan melalui penyedia dengan cara e-purchasing sedang menjadi favorit bagi para user pengadaan. Untuk itu teman-teman semua para praktisi pengadaan perlu untuk menegtahui hal ini, agar bisa lebih baik dalam merencanakan pengadaannya, yang mana salah satu filter awal nya adalah melihat barang/jasa yang ada dalam katalog elektronik. |
| Hasil Voting | : | 1596 |
| Nama | : | Samidi Syabudin |
| Tema Materi | : | Alokasi Risiko dan Keputusan Metode Pengadaan Pada Pegadadaan Konstruksi, Petunjuk untuk Pemilik Pek |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pengadaan Konstruksi dapat berupa Pekerjaan (work), barang & jasa pelayanan (material & services) atau gabungan (integrasi dari pekerjaan, barang dan jasa pelayanan). Walaupun secara fundamental, pengadaan konstruksi mengikuti pola pengadaan barang/jasa pada umumnya, ada beberapa kekhususan (specific) situasi yang membedakan pengadaan konstruksi seperti, lokasi, waktu dan keunikan lingkup pengadaan. Selain itu Pengadaan Konstruksi biasa nya diawali dengan fasa penelaahan prospek dari produk yang didinginkan mulai dari Studi Kelayakan (fesibility study), Desain awal (prelimenrary design atau kadang disebut Front End Engineering Design), Desain (Design), Konstruksi (Construction), Instalasi (Installation), Pemeriksaan & Uji Coba (Commissioning) dan Serah Terima (Hand Over ). Keunikan lain pada pengadaan konstruksi adalah siklus pengadaan yang panjang (long procurement cycles) dan investasi yang besar, yang berimplikasi pada sulitnya visibilitas terhadap risiko selama pengadaan baik disisi Pemilik Pekerjaan (Owner) dan Kontraktor (Contractor). Akibatnya jika salah dalam mengalokasikan risiko akan menyebabkan kegagalan pengadaan konstruksi itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa dalam pengadaan konstruksi jika terjadi kegagalan, akan sangat sulit untuk dibantu (bail-out). Sehingga berdasarkan alokasi risko yang ada, dapat menjadi sebuah petunjuk bagi pemilik pekerjaan dalam memilih tipe pengadaan yang tepat dan bagi kontraktor sebagai antisipasi terhadap seluruh biaya pengadaan konstruski untuk mencegah kerugian karena timbulnya risiko yang terjadi selama pengadaan konstruksi. |
| Hasil Voting | : | 1582 |
| Nama | : | Suhu Shen Acei, SE., MM |
| Tema Materi | : | Menjalankan Proses Pengadaan berdasarkan Peruntungan SHIO dan Penghitungan Primbon |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Proses Pengadaan hakekatnya dilihat dari momentum tertentu, jika salah momentum maka pengadaan akan sering membawa masalah, bahkan ke jalur hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebelum melaksanakan pengadaan maka baik di Pemerintahan maupun di BUMN, perlu di perhatikan Peruntungan SHIO dan Penghitungan Primbon. Dengan Teknik ini maka di jamin Pengadaan anda akan Lancar, Mudah, dan Tampa Hambatan. Salam Pengadaan |
| Hasil Voting | : | 1575 |
| Nama | : | Zetta Nusantara Putra |
| Tema Materi | : | Berpartisipasi Dalam Pengadaan Pemerintah, Peran Serta Membangun Bangsa |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pengadaan barang jasa Pemerintah (PBJ) seolah-olah telah menjadi sebuah dunia tersendiri yang jarang tersentuh oleh masyarakat pada umumnya, padahal keberhasilan PBJ akan sangat menentukan perkembangan dan pembangunan negara. Dengan masyarakat mengerti dan peduli terhadap PBJ, diharapkan dapat memberikan kontribusi atas kemajuan bangsa. Jadi, apa sebetulnya Pengadaan Barang Jasa Pemerintah itu? Apa yang bisa menjadi kontribusi masyarakat dalam PBJ? Bagaimana cara masyarakat mengikuti tender pemerintah? Semua dikupas tuntas di dalam materi ini. Mari berpartisipasi. Berperan serta dalam membangun bangsa. |
| Hasil Voting | : | 1573 |
| Nama | : | ARFAN NOVENDI |
| Tema Materi | : | Pengadaan Berkelanjutan |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Sisi lain Pengadaan Berkelanjutan Ala Usman adalah sebuah isnpirasi dari kisah Sukses Usman Ibn Affan dalam praktek PBJ yang Sustainable sampai sekarang, tidak hanya dari sisi lingkungan sosial bahkan ekonomi. Orientasi besar pengadaan berkelanjutan sebenarnya menjadi sabuah Value dasar dalam setiap aktfiitas Pengadaan, ketika Orientasi jelas, prinsip dan etika pengadaan akan tercapai dengan baik sehingga "Hantu" pengadaan penuh intrik bisa dihilangkan, tulisan ini lebih kepada Worship dan filosofi Pengadaan Berkelanjutan Ala Usman, ketika di integrasikan dengan SPP Modern akan lebih kaya arti dan manfaat dalam setiap hasil pengadaan....Semoga |
| Hasil Voting | : | 1571 |
| Nama | : | Agus Arif Rakhman, M.M. |
| Tema Materi | : | Template Dokumen Perencanaan Pengadaan sesuai Juknis LKPP |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Perencanaan pengadaan (yang dilakukan bersamaan dengan perencanaan anggaran) adalah titik kritis pertama penentu keberhasilan pengadaan barang/jasa. Pada Perpres No 16 Tahun 2018 disebutkan definisi pengadaan yang dimulai dengan kata "yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan ...." dimana identifikasi kebutuhan merupakan bagian utama dari tahapan perencanaan pengadaan yang diturunkan aturannya pada Peraturan LKPP No 7 Tahun 2018 dan Keputusan Deputi Bidang Movev dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada materi ini diperkenalkan template file terkait dokumen perencanaan pengadaan 1. Formulir identifikasi kebutuhan 2. Formulir perencanaan pengadaan 3. Rekapitulasi pemaketan pengadaan 4. Surat penetapan perencanaan pengadaan 5. Rencana umum pengadaan |
| Hasil Voting | : | 1549 |
| Nama | : | Herwan, S.Sos. M.Si |
| Tema Materi | : | Manajemen Resiko Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Dalam upaya pencegahan permasalahan dalam proses pengadan barang/jasa pemerintah mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan PBJ. Maka pelaku pengadaan harus mempunyai manajemen resiko yang baik, oleh karena itu dalam materi ini akan diurai pengertian resiko dan cara manajemen resiko mulai dari Identifikasi Resiko, Analisis Resiko, Evaluasi/Beri Peringkat Resiko, Penanganan Resiko, Pantau Resiko. |
| Hasil Voting | : | 1539 |
| Nama | : | Raymon Budi Hermanto, S.T., M.H., CCMs |
| Tema Materi | : | "PERAN PJLP MEWUJUDKAN IBUKOTA TANGGUH" |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Anda tinggal di Ibukota atau pernah berkunjung ke Ibukota? Pasti pernah melihat "pasukan berwarna" ini di seluruh penjuru Ibukota. Ya benar sekali ... mereka adalah 'pasukan oranye', 'pasukan hijau', 'pasukan biru' dll. Sebelum bertransformasi dalam bentuk PJLP, sebenarnya mereka sudah eksis dalam membangun Ibukota ketika di bawah naungan Badan Usaha. Mengapa mereka terbentuk dan bagaimana cara pengadaannya akan dikupas dalam Materi ini. |
| Hasil Voting | : | 1496 |
| Nama | : | sahrul saleh |
| Tema Materi | : | digitalisasi pelaksanaan pengadaan metode swakelola (mudah dan akuntabel) |
| Deskripsi Singkat Materi | : | melaksanakan pengadaan metode swakelola melalui pemanfaatan sistem informasi swakelola |
| Hasil Voting | : | 1473 |
| Nama | : | Ade darmawan pello |
| Tema Materi | : | Perencanaan pengadaan |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui swakelola dan penyedia. |
| Hasil Voting | : | 1466 |
| Nama | : | Nasrudin Nurdiansyah, SH.,M.Si. |
| Tema Materi | : | Peranan APIP dalam proses pengadaan barang dan jasa |
| Deskripsi Singkat Materi | : | APIP, bagi sebagian besar pelaku pengadaan banyak sebagai "momok" menakutkan yang bertugas mencari-cari kesalahan. Pandangan adalah wajar saja, karena APIP lebih banyak berperan saat pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan (post audit). Pandangan tersebut bisa berubah jika para pelaku pengadaan lebih mengikutsertakan APIP dari awal perencanaan hingga saat proses serah terima (probity audit). Hal tersebut dapat meminimalisir risiko adanya kecurangan (fraud) yang tidak terdekesi oleh para pelaku pengadaan. |
| Hasil Voting | : | 1446 |
| Nama | : | ALFEATRA RAPA, ST, M.Si. |
| Tema Materi | : | PENDEKATAN JENIS KONTRAK DENGAN ALAT BANTU RUMUS EXCEL |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pendekatan yang digunakan untuk menentukan Jenis Kontrak sesuai Perpres No.16 Tahun 2018 dan PM No.14 Tahun 2020 dengan membuat rumus-rumus fungsi atau formula pada aplikasi Microsoft Excel. |
| Hasil Voting | : | 1445 |
.png)
| Nama | : | Ahmad Khulaemi,M.Pd |
| Tema Materi | : | Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pada Badan Layanan Umum (BLU) |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Badan Layanan Umum ( BLU ) pada lembaga Pemerintah semakin banyak berdiri, namun untuk pengadaan barang dan jasa pada lembaga BLU masih menemui kebimbangan dalam membelanjakan anggaranya, hal ini perlu sosialisasi atau bimbingan dalam eksekusi pembelanjaan anggaran BLU tersebut. |
| Hasil Voting | : | 1429 |
| Nama | : | H. Y TRISNA IBRAHIM, ST.,MT |
| Tema Materi | : | PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Masih rendahnya minat Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang layanan Pengadaan Barang/Jasa, menyebabkan target pemenuhan kebutuhan akan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa relatif rendah. Salah satu alasan penyebab rendahnya keinginan ASN untuk menduduki JF PPBJ yaitu terkait perlindungan dan bantuan hukum kepada ASN yang bertugas sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Saat ini terkesan apabila ada Pelaku Pengadaan yang di panggil-panggil oleh APH terkait adanya laporan-laporan dari masyarakat, mereka tidak serta merta langsung di dampingi atau mendapatkan advokasi dari Biro atau Bagian yang menangani masalah hukum. Salah satu hak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang wajib diberikan oleh Negara adalah bantuan hukum. Bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Pelayanan hukum dalam bentuk bantuan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Hak aparatur sipil negara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan kematian; dan d. Bantuan hukum Dalam ayat (3)nya dinyatakan bahwa Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Khusus untuk Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, hak untuk mendapat pelayanan hukum dalam bentuk bantuan hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dinyatakan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan Barang/Jasa. Dalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa Pelayanan hukum sebagaimaa dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan pelayanan hukum berupa pemberian bantuan hukum sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan terkait pelaksanaan tugas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa. Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Dalam ayat (4) dinyatakan bahwa pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan dalam hal Pelaku Pengadaan tertangkap tangan |
| Hasil Voting | : | 1411 |
| Nama | : | Sutaryadi Alip |
| Tema Materi | : | Strategi Digitalisasi Sistem Pengadaan |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Strategi ini bagaimana membuat seluruh Proses Pengadaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, dan akuntabel, melalui Digitalisasi Pengadaan. Sehingga Tujuan Value For Money dapat di Capai dengan Cepat, tepat, dan tanpa Ribet.
Saatnya memasuki era Digital 5.0 sektor Pengadaan Barang/Jasa |
| Hasil Voting | : | 1404 |
| Nama | : | Hasan Ashari |
| Tema Materi | : | Pj/PPHP vs PPSPM |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Berdasarkan Perpres No 16 tahun 2018 menyebutkan pihak yang bertugas untuk memastikan proses serah terima barang/jasa telah sebagaimana mestinya. Pada pasal 1 ayat 14 disebutkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan pada ayat 15 disebutkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Disisi lain dalam pengelolaan Keuangan APBN ada jabatan PPSPM yang memastikan pembayaran dapat dilakukan setelah verifikasi administrasi. Nah bagaiman kedudukan kedua posisi ini??? |
| Hasil Voting | : | 1401 |
| Nama | : | IKKA SUHARLI |
| Tema Materi | : | Menyusun Spesifikasi Teknis pada Masa Pandemik |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pentingnya Spesifikasi Spesifikasi tidak jelas atau tidak benar dapat Mengakibatkan: - Operasi bisa terhenti; - Barang yang dibeli mungkin rusak dan tidak dapat digunakan; - Barang yang dibeli mengandung material yang dilarang negara; - Mesin yang dibeli tidak bekerja sempurna; - Jumlah barang yang dibeli ternyata berlebih dan peningkatan inventori dan kadaluarsa; - Penyedia barang/jasa ternyata tidak memberikan jasa pemeliharaan dan/atau pelayanan purna jual; - Catatan pada masa Pendemik Covid-19 adaptasi kondisi New Normal dengan Protokol Kesehatan. |
| Hasil Voting | : | 1311 |
| Nama | : | AGUS WIONO |
| Tema Materi | : | Pengenalan Konsep Pengendalian Pelaksanaan PBJ bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Materi ini untuk membekali peserta dengan pengetahuan konsepsi pengendalian pelaksanaan kegiatan, memahami konsepsi perjanjian atau kontrak, memahami tehnik dan rencana monitoring dalam menilai prestasi pekerjaan baik dilihat dari segi waktu, mutu dan kwalitas serta mengetahui ketidak sesuaian pekerjaan dalam dokumen/kontrak sehingga nantinya dapat memberikan sanksi apabila terhadap penyedia/jasa terhadap ketidak sesuaian pelaksanaan pekerjaan. Pejabat truktural dalam melaksanaan kegiatan baik secara swakelola ataupun dengan penyedia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang diamanahkan di tempat tugas. |
| Hasil Voting | : | 1302 |
| Nama | : | HAERUL IMAM,SE.,MM. |
| Tema Materi | : | Peran PPTK dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki tugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. PPTK bukan merupakan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Bagaimana Peran dan Kewenangan PPTK dalam membantu PA/KPA? |
| Hasil Voting | : | 1267 |
| Nama | : | SURATMO |
| Tema Materi | : | Peran Penilaian Kinerja Penyedia |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Penilian Kinerja Penyedia salah satu tugas PPK yang saat ini masih banyak di lewati, hal ini terjadi karena belum di pahaminya peran penting Penilian Kinerja Penyedia, Dengan Penilaian kinerja yang baik dan berkelanjutan , Pemilik Pekerjaan dapat memilih pelaku usaha berdasarkan data base yang telah dimiliki dan terkualifikasi dengan baik. sehingga terhindar dari pemborosan karena mendapat penyedia yang berkinerja BURUK. Keuntungan untuk Pelaku usaha, hasil kerjanya dihargai sesuai kualitasnya, denga kualitas yang bagus pelaku usaha berkesempatan untuk dapat menjadi pelaku usaha prioritas |
| Hasil Voting | : | 1259 |
| Nama | : | Abu Sopian |
| Tema Materi | : | Pelaksanaan Kontrak |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pelaksanaan kontrak PBJ Masih sering mengalami permasalahan yang tidak jarang berujung pada terjadi pemutusan sepihak dan sengketa. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman pelaku PBJ terhadap seluk beluk kontrak. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut diperluka pembelajaran tentang hal-hal yang terkait dengan kontrak PBJ. Materi ini berisi penjelasan tentang Pengertian kontrak, fungsi kontrak, hak dan kewajiban para pihak, anatomi kontrak, isi kontrak, pelaksanaan kontrak dan mitigasi risiko kontrak. |
| Hasil Voting | : | 1230 |
| Nama | : | Eka Wara Marthianti,S.AP |
| Tema Materi | : | Konsolidasi Pengadaan Barang Jasa Sektor Kesehatan sebagai strategi mencapai "Value For Money" |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk pelayanan ke masyarakat adalah adanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Dalam memberikan pelayanan, fasilitas tersebut tentu membutuhkan barang dan jasa. Lalu bagaimanakah barang dan jasa itu diadakan ? Dapatkah mencapai tujuan pengadaan atau istilah kerennya "Value For Money" ? Konsolidasi PBJ di sektor kesehatan merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut. Apa itu konsolidasi PBJ ? yaitu strategi menggabungkan beberapa paket pengadaan barang jasa sejenis. Materi ini akan mengupas bagaimana strategi tersebut diterapkan dan manfaat yang didapatkan. |
| Hasil Voting | : | 1226 |
| Nama | : | RR. SITI RATNANINGSIH, SH, MH |
| Tema Materi | : | PENTINGNYA PAYUNG HUKUM DAN DASAR HUKUM PNGADAAN BARANG DAN JASA |
| Deskripsi Singkat Materi | : | DASAR HUKUM ATAU PERATURAN YANG MENGATUR PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| Hasil Voting | : | 1186 |
| Nama | : | Ondy Christian Siagian |
| Tema Materi | : | Tender yang keren bagi ASN milenial |
| Deskripsi Singkat Materi | : | ASN milenial tidak suka dengan hal-hal rumit, mereka lebih menginginkan cara-cara sederhana dan cepat dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Kehadiran ASN milenial bukan menjadi hal yang diragukan lagi, mereka mempunyai mimpi dan cita-cita perubahan birokrasi yang mengakomodir geliat kreativitas di dalam dirinya, mereka harus didorong untuk ambil bagian dalam proses tender pemerintah yang kredibel karena antikorupsi itu keren!. |
| Hasil Voting | : | 1180 |
| Nama | : | EMILIA,SKM,MM |
| Tema Materi | : | Pencegahan Fraud Pada Pengadaan Barang/Jasa |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) biasanya akan selalu berhubungan dengan bagaimana strategi mencegah kecurangan (fraud). Hipotesa yang paling terkenal mengenai fraud triangle dikembangkan oleh Donal R Cressey.Integritas dan kompetensi pokja /pejabat pengadaan berimplikasi positif untuk menekan terjadinya fraud. Pencegahan terjadinya kerucarangan adalah juga merupakan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. |
| Hasil Voting | : | 1143 |
| Nama | : | Muhammad Dahir |
| Tema Materi | : | penyelenggaraan jasa konstruksi |
| Deskripsi Singkat Materi | : | jasa konsultan konstruksi |
| Hasil Voting | : | 1131 |
| Nama | : | Teuku Muhammad Yusuf, Amg |
| Tema Materi | : | Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta nasional maupun internasional. Intinya, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan/atau jas |
| Hasil Voting | : | 1129 |
| Nama | : | ABDUL KADIR, SE.MM |
| Tema Materi | : | PBJP TANPA RASA TAKUT. |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Mari kita tingkatkan pemahaman terkait aspek hukum pengadaan barang / jasa pemerintah agar kedepan tidak semua kesalahan akan berakibat pada proses pidana. PAHAMI BAHWA PBJP adalah 1. Pengadaan barang / Jasa adalah Proses Keperdataan 2. Pembayaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa adalah Proses Keperdataan 3. Kerugian Negara WAJIB DIKEMBALIKAN bukan WAJIB DI PENJARA 4. Kesalahan Proses Pengadaan Barang / Jasadan Pembayaran Bukan Pidana |
| Hasil Voting | : | 1127 |
| Nama | : | Deni Danasenjaya |
| Tema Materi | : | Cost Reduction: Penghematan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Efektif & Efisien |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Saat ini postur anggaran negara mengalami kontraksi yang ketat antara pos penerimaan negara versus pos pengeluaran belanja negara, untuk membuat keseimbangan antara sisi penerimaan & sisi pengeluaran diperlukan paradigma baru dalam menyikapi konsep APBN & APBN, jika pendekatannya selalu penyerapan anggaran namun disisi lain pos penerimaannya juga mengalami penurunan & bahkan terbatas, maka akan terus-menerus terjadi shortage anggaran yang beresiko menimbulkan ketidaksehatan postur APBN & APBD, dengan dampak terburuknya menjadi negara yang gagal bayar hutang atau tidak layak secara ekonomi dalam indeks persepsi perekonomian global. Solusi untuk hal ini, sudah saatnya kita menerapkan konsep selanjutnya dari manajemen pengadaan yang ideal, yaitu "penghematan anggaran" yg diperoleh bukan dari "membeli dari penyedia dengan harga terendah", namun berasal dari "anggaran biaya yang berhasil dihemat". Konsep membeli dengan harga terendah (cost cutting) berasal dari pemotongan biaya langsung yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Biaya yang dikurangi & dihemat (cost reduction) berasal dari perencanaan kebutuhan yang terukur, hanya membeli hal-hal yang memang benar-benar dibutuhkan saja, & tidak ada yang terbuang percuma, pelaksanakan konsep Cost Reduction tidak hanya ada di pundak pejabat pengadaan saja, melainkan seluruh stakeholder yang terkait dalam organisasi, dimulai dari perencana, para pengguna, & pengambil keputusan, dimana semua pihak bekerja keras untuk mewujudkan alokasi anggaran yang tepat tujuan & tepat sasaran tanpa disertai pemborosan & kekeliruan alokasi saat pelaksanaannya nanti. Namun bukankah Cost Reduction itu konsep manufaktur & korporasi yg berorientasi mencari keuntungan, tentu berbeda dengan birokrasi yang berorientasi kepada penyelenggaraan pemerintahan & meemberikan pelayanan publik, dimana dalam beberapa situasi & kondisi; berjalannya roda pemerintahan yang jauh lebih penting, berapapun biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. Memang benar, birokrasi berbeda, tapi konsep cost reduction bisa juga diterapkan di anggaran negara, apalagi jika kita melihat postur pemasukan vs pembiayaan, APBN & APBD itu salahsatu sumber pemasukannya adalah hutang, apalagi jika penerimaan negara dari pajak, devisa ekspor, & setoran deviden BUMN/BUMD ternyata berkurang secara signifikan seperti kondisi saat ini, jika ada Kementrian/Lembaga yang berhasil melakukan cost reduction: tercapai semua program kerjanya, dengan output & kinerja yang memuaskan, namun pengeluarannya juga berhasil di hemat, maka upaya ini akan sangat nyata membantu meringankan sisi pembiayaan negara pada akhirnya, tak perlu lagi terlalu banyak menerbitkan surat utang negara, atau mengajukan pinjaman kepada lembaga internasional, sehingga debt ratio negara juga akan terus terjaga. |
| Hasil Voting | : | 1094 |
| Nama | : | Khoirul Muttaqin |
| Tema Materi | : | Teknik dan Strategi Menyusun Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan BUMN |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Dengan adanya Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019, semua BUMN dapat menyusun regulasi Pengadaan Barang dan Jasa sendiri dengan mempertimbangkan bisnisnya tetapi tetap harus berpedoman pada Peraturan Menteri tersebut. |
| Hasil Voting | : | 763 |
| Nama | : | Bambang Pari Purwanto, ST, MT |
| Tema Materi | : | Watershed Management |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Watersheed Management terutama di Area Wilayah sungai Kota Kota Besar, membutuhkan Penerapan dari segala sektor Penataan Kawasan Berbasis Sumber Daya air dan Berbasis Tataruang Kota. Wet Land salah satu bentuk pelestarian Wilayah sungai yang dapat diterapkan pada Tata Ruang Perkotaan. |
| Hasil Voting | : | 491 |
| Nama | : | Dra. Rita Rena Pudyastuti, M.Kes, M.M |
| Tema Materi | : | Penting kesadaran tiap indifidu pada Era New Normal |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Dalam era Pandemi sekarang ini, hanya orang sadar yang bisa sukses menghadapi era new normal. Tiap individu bila sudah sadar dan sudah memahami fungsi, peran dan tanggungjawab sebagai makhluk sosial akan mudah menerima orang lain. Apalagi kalau kesadaran tersebut mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kalau kita tidak mau melihat orang lain berdampak atau beribmas negatif atas tindakan kita, kita harus melakukan yg terbaik untuk orang lain. Yaitu dengan mematuhi segala peraturan yg dibuat oleh pemerintah. |
| Hasil Voting | : | 318 |
| Nama | : | Virgoria Dwi Pujiningsih, S.Kom, M.Ak |
| Tema Materi | : | pengukuran kualitas pengadaan barang dam jasa pemerintah |
| Deskripsi Singkat Materi | : | Pengadaan barang dan jasa pemerintah dituntut dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta hasil pengadaan dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Pengukuran kualitas pengadaan barang dan jasa untuk meminimalisir resiko pengadaan dan terjadinya kesalahan. |
| Hasil Voting | : | 0 |
Total : 108,844 Voting
-
Dr. Ir. Putut Marhayudi, M.M., MBA., CCMs 10065 Poin New Normal Penyelenggaraan Jasa Konstruksi “How to Perform while Transform”
-
Mery Natacha Panjaitan, ST., MT 4833 Poin Strategi BUMN Menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa
-
Yori Feriyandi, S.IP, SKM, M.Si 3900 Poin Pelaku Pengadaan : Konsep Pengenalan Sederhana Pepres Nomor 16 Tahun 2018 Bagi CPNS
-
Drs. H. EDI USMAN, S.T., M.T. AU (MP & TBG) 3769 Poin "Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak"
-
SURACHMAN. ST.MT 3535 Poin Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui Total Quality Assurance dalam Era Industri 5.0
-
Nova Zanda, SE., MM 3457 Poin Perijinan Terintegrasi (OSS) Pada Pengadaan Barang Jasa
-
Deby Sandra.,S.Kom.,MM.,CCMs 3440 Poin Strategy UMKM bertahan di New Normal bersama BeLA Pengadaan
-
IRWAN KURNIAWAN, ST,MT 3439 Poin PENGENDALIAN MUTU KONTRAK KONSTRUKSI
-
Mustofa Kamal, SE,MSAK,CFrA,CCMs 3436 Poin lindungi pelaku pengadaan dengan implementasi manajemen risiko fraud pengadaan dan sinergi dengan APIP
-
Ir. Khairul Rizal MBA, Cert SCM (ITC),CPst. 3436 Poin MEMAHAMI FILOSOFI DAN HAKEKAT PENGADAAN ..MARI BELAJAR ILMU PENGADAAN
-
Nur Aliuddin, S.Sos, CCMs 3234 Poin Konflik Kepentingan Menguji Profesionalitas Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )
-
TAKDIR ALI MAHMUD, S.ST., M.Si 2699 Poin hoax... Sulitnya Memenangkan Tender Pemerintah di Daerah
-
Mutiara Ramadhani Kusumadewi 2319 Poin Swakelola dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-
EDI SAPUTRA P, S.Kom 2303 Poin PBJ, Antara Integritas dan Beban Pilkada
-
Siti Aisyah Mun'im, S.Sos 2064 Poin Transaksi cepat, laporan tepat, keuangan selamat melalui SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah)
-
Iksan M. Saleh, SE., M.Si., CCMs 2059 Poin Mitigasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa : Kesalahan Vs Keserakahan
-
Ade Kristianto, ST., M.AP. CCMs 2056 Poin Mengenal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan TRANFORMASINYA di Era SOCIETY 5.0
-
ARIF RACHMAN, ST.MT.MM 2000 Poin Menuju SDM PBJ Unggul melalui Pembelajaran Yang Modern, Terpadu, Terkini dan Berkelanjutan
-
Ir. Yuni Arfah, CCMs., CRA 1949 Poin Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada fungsi Pengadaan di Jasa Marga
-
SUKRI, ST.,MM 1941 Poin UKPBJ DALAM PERSIMPANGAN JALAN: "TENDER TANPA INTERVENSI DAN CACAT INTEGRITAS"